Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu menarik perhatian, terutama saat memasuki bulan-bulan krusial seperti Juli. Saat ini, skema penggajian ASN masih merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Regulasi ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2024, menjadi landasan utama dalam penyesuaian gaji pokok PNS. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan para abdi negara.
Rincian Gaji Pokok ASN/PNS Juli 2026 Berdasarkan Golongan
Berdasarkan data resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), besaran gaji pokok ASN/PNS pada Juli 2026 tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2024. Penyesuaian ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli dan motivasi kerja para pegawai negeri.
Berikut adalah rincian lengkap gaji pokok ASN/PNS, yang disesuaikan berdasarkan golongan dan masa kerja:
-
Golongan I
- IA: Rp1.685.700–Rp2.522.600
- IB: Rp1.840.800–Rp2.670.700
- IC: Rp1.918.700–Rp2.783.700
- ID: Rp1.999.900–Rp2.901.400
-
Golongan II
- IIA: Rp2.184.000–Rp3.643.400
- IIB: Rp2.385.000–Rp3.797.500
- IIC: Rp2.485.900–Rp3.958.200
- IID: Rp2.591.100–Rp4.125.600
-
Golongan III
- IIIA: Rp2.785.700–Rp4.575.200
- IIIB: Rp2.903.600–Rp4.768.800
- IIIC: Rp3.026.400–Rp4.970.500
- IIID: Rp3.154.400–Rp5.180.700
-
Golongan IV
- IVA: Rp3.287.800–Rp5.399.900
- IVB: Rp3.426.900–Rp5.628.300
- IVC: Rp3.571.900–Rp5.866.400
- IVD: Rp3.723.000–Rp6.114.500
- IVE: Rp3.880.400–Rp6.373.200
Perlu diingat, angka-angka gaji pokok ini adalah batas minimum dan maksimum dalam setiap golongan. Besaran pastinya akan bergantung pada masa kerja seorang ASN.
Tunjangan dan Fasilitas Tambahan untuk ASN
Selain gaji pokok yang menjadi hak dasar, ASN juga menerima berbagai tunjangan dan fasilitas lainnya. Semua ini dirancang untuk mendukung kelancaran tugas-tugas mereka sebagai pelayan publik, sekaligus meningkatkan kesejahteraan.
Sumber pembayaran tunjangan ini bervariasi. Untuk ASN di instansi pusat, dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, ASN yang bertugas di pemerintah daerah akan menerima tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Berikut adalah beberapa tunjangan dan fasilitas penting yang diterima oleh para ASN:
-
Tunjangan Keluarga
Tunjangan ini mencakup tunjangan untuk suami/istri dan tunjangan anak. Besarannya akan disesuaikan dengan status pernikahan dan jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan, sesuai dengan data administrasi kepegawaian. -
Tunjangan Jabatan
Bagi ASN yang menduduki posisi tertentu, baik itu jabatan struktural, fungsional, maupun jabatan umum, berhak mendapatkan tunjangan jabatan. Ini adalah bentuk penghargaan atas tanggung jawab dan kompleksitas tugas yang diemban. -
Tunjangan Beras
Tunjangan beras diberikan sebagai upaya pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan pokok bagi ASN dan anggota keluarganya. Besaran tunjangan ini biasanya tercatat dalam daftar gaji bulanan. -
Tunjangan Kinerja (Tukin) atau TPP
Mengacu pada Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, ASN berhak menerima tunjangan kinerja. Ini adalah bentuk apresiasi atas capaian dan kontribusi kerja. Di lingkungan kementerian/lembaga pusat, tunjangan ini dikenal sebagai Tunjangan Kinerja (Tukin) dan diatur melalui Peraturan Presiden. Sementara itu, di pemerintah daerah, skema serupa dikenal sebagai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan pengaturannya dilakukan melalui Peraturan Daerah. Perbedaan istilah ini mencerminkan otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan. -
Uang Makan
Uang makan diberikan berdasarkan tingkat kehadiran ASN selama hari kerja. Fasilitas ini umumnya berlaku bagi ASN di instansi pusat. Namun, untuk ASN di daerah, pemberian uang makan sangat bergantung pada kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah. -
Fasilitas Kendaraan Dinas
Beberapa ASN, terutama yang memiliki tugas operasional dan mobilitas tinggi, bisa mendapatkan fasilitas kendaraan dinas. Fasilitas ini bertujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan. Jenis kendaraan yang diberikan bervariasi, mulai dari sepeda motor, mobil, hingga sarana transportasi khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik instansi.
Penting untuk diingat bahwa data mengenai gaji dan tunjangan ini dapat mengalami perubahan di masa mendatang. Kebijakan pemerintah terkait kesejahteraan ASN bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi serta prioritas pembangunan nasional. Oleh karena itu, selalu disarankan untuk merujuk pada peraturan resmi terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Erna Agnesa merupakan jurnalis keuangan senior dan editor yang fokus pada industri jasa keuangan Indonesia. Keahliannya meliputi perbankan, multifinance, pinjaman online, serta program bantuan sosial pemerintah. Erna berkomitmen menghadirkan liputan yang tajam, berimbang, dan memberdayakan masyarakat dalam mengambil keputusan finansial.