Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) serta Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) sedang giat memperkuat kerja sama regional. Tujuannya jelas, memberantas penipuan daring atau online scams yang kini semakin canggih, terorganisasi, dan bahkan melintasi batas negara.
Upaya penguatan kerja sama ini diwujudkan melalui Regional Expert Group Meeting on Online Scams yang bertajuk "Strengthening Financial Intelligence, AML/CFT Regulation, and Law Enforcement Cooperation in Southeast Asia". Acara penting ini telah digelar di Jakarta pada 29-30 Juni 2026, mempertemukan banyak pihak yang berkepentingan.
Kolaborasi Regional Melawan Penipuan Daring
Pertemuan ini menjadi ajang kumpulnya berbagai pihak penting, mulai dari regulator sektor keuangan, unit intelijen keuangan (financial intelligence units), aparat penegak hukum, bank sentral, kejaksaan, hingga lembaga jasa keuangan. Tak ketinggalan, ada juga perwakilan dari anti-scam center, organisasi internasional, serta mitra strategis dari kawasan Asia Tenggara dan beberapa yurisdiksi mitra.
Indonesia tidak sendirian dalam forum ini. Ada 12 negara/yurisdiksi mitra lain yang turut berpartisipasi, yaitu Singapura, Australia, Hong Kong, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Thailand, Timor-Leste, Inggris, dan Vietnam. Kehadiran mereka menunjukkan betapa seriusnya masalah penipuan daring ini dan pentingnya respons kolektif.
Tantangan di Era Digital
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, dalam sambutannya menyoroti dilema digitalisasi. Di satu sisi, percepatan digitalisasi layanan keuangan membuka peluang besar untuk inklusi keuangan, efisiensi transaksi, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, perkembangan ini juga menciptakan celah yang bisa dimanfaatkan para pelaku kejahatan keuangan.
Dicky menjelaskan, online scams kini bukan lagi kejahatan yang berdiri sendiri. Modus penipuan digital saat ini semakin terhubung dengan aktivitas keuangan ilegal dan tindak pidana pencucian uang. Para pelaku juga memanfaatkan berbagai kanal dalam ekosistem keuangan digital yang kompleks.
Karakteristik keuangan digital yang cepat, mudah, dan terbuka justru menjadi daya tarik bagi para penjahat. Berbagai modus penipuan, seperti penawaran investasi palsu, penyamaran (impersonation), phishing, rekayasa sosial (social engineering), pengambilalihan akun (account takeover), penipuan pekerjaan (job scams), penipuan e-commerce, serta penyalahgunaan rekening penampung atau money mule, dapat menyebar dengan sangat cepat dan melibatkan banyak platform.
Dana hasil kejahatan bisa berpindah dalam hitungan menit melalui berbagai platform, rekening penampung, aset virtual, dan transaksi lintas negara. Keterlambatan dalam mendeteksi transaksi mencurigakan akan mempersulit penelusuran aset, pemulihan dana korban, dan pembongkaran jaringan kriminal.
Pentingnya Kerja Sama Lintas Sektor dan Lintas Negara
Perwakilan UNODC, Zoelda Anderton, menegaskan bahwa penanganan online scams membutuhkan kerja sama lintas sektor dan lintas negara yang lebih kuat. Kejahatan ini tidak bisa ditangani oleh satu otoritas atau satu sektor saja.
Dengan berbagi pengalaman, memperkuat jejaring profesional, dan membangun kerja sama lintas batas yang praktis, secara kolektif dan konstruktif ruang gerak jaringan kriminal yang menargetkan Asia Tenggara bisa dipersempit. Forum ini menjadi ruang penting untuk berbagi pengalaman, menyoroti keberhasilan, serta mengidentifikasi strategi yang bisa disesuaikan dan direplikasi lintas yurisdiksi.
Dari pertemuan ini, diharapkan akan muncul rekomendasi konkret dan bisa ditindaklanjuti untuk menangani online scams secara lebih efektif di Asia Tenggara.
Pendekatan Komprehensif Melawan Kejahatan Digital
Melalui forum regional ini, OJK bersama UNODC, Satgas PASTI, IASC, dan mitra regional berupaya memperkuat keselarasan pendekatan dalam membangun ketahanan kawasan terhadap jaringan online scams transnasional. Penguatan ini mencakup beberapa aspek penting.
-
Peningkatan Financial Intelligence
Pengembangan kemampuan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi keuangan yang relevan untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas penipuan. -
Harmonisasi Kerangka APU/PPT
Menyelaraskan kerangka Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di berbagai yurisdiksi untuk menciptakan standar yang seragam dan efektif. -
Penguatan Pertukaran Informasi
Meningkatkan mekanisme pertukaran data dan intelijen antarlembaga dan negara untuk mempercepat deteksi dan respons terhadap ancaman. -
Kerja Sama Penegakan Hukum Lintas Batas
Membangun koordinasi yang lebih erat antaraparat penegak hukum dari berbagai negara untuk menangani kasus-kasus penipuan yang melintasi batas yurisdiksi. -
Pemulihan Aset Hasil Kejahatan
Mengembangkan strategi dan mekanisme yang efektif untuk melacak, membekukan, dan memulihkan aset yang diperoleh dari kegiatan penipuan.
OJK berpandangan bahwa respons terhadap kejahatan keuangan digital harus dilakukan melalui pendekatan whole-of-government dan whole-of-ecosystem. Kejahatan keuangan dapat bermula dari media sosial, aplikasi pesan, platform digital, atau jaringan telekomunikasi, sebelum bergerak ke bank, sistem pembayaran, dompet digital, penyedia aset virtual, dan kanal keuangan internasional. Oleh karena itu, respons kelembagaan juga harus menghubungkan seluruh ekosistem digital.
Kemitraan publik-swasta menjadi semakin penting. Masa depan pencegahan kejahatan keuangan digital akan sangat bergantung pada trusted intelligence sharing, bukan sekadar pertukaran data yang terpisah. Setiap pihak memiliki potongan intelijen yang berbeda, dan penghubungan informasi tersebut secara bertanggung jawab dapat mempercepat deteksi, intervensi, serta pembongkaran jaringan kriminal sebelum dana ilegal berpindah lintas negara.
Harapan dan Dampak ke Depan
Hasil pertemuan ini diharapkan menjadi fondasi bagi penguatan kerja sama regional yang lebih efektif dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani online scams lintas negara. Pertemuan ini juga diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret yang bisa ditindaklanjuti.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan perlindungan masyarakat, mendukung pemulihan aset hasil kejahatan, serta menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan di kawasan Asia Tenggara.
Disclaimer: Informasi mengenai tanggal acara dan data lainnya dalam artikel ini bersifat faktual berdasarkan sumber yang ada. Namun, perkembangan di masa depan bisa saja menyebabkan perubahan kebijakan atau data terkait. Pembaca disarankan untuk selalu mencari informasi terbaru dari sumber resmi.
Muhammad Rizal Veto merupakan jurnalis ekonomi dan analis konten yang fokus pada sektor keuangan Indonesia. Keahliannya meliputi perbankan, multifinance, pinjaman online, serta program bantuan sosial pemerintah. Rizal berkomitmen menghadirkan informasi berbasis data yang akurat, objektif, dan bermanfaat bagi pembaca.