Otoritas Jasa Keuangan Resmi Cabut Izin Operasional PT BPR Koperindo Jaya

Pagi tadi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Koperindo Jaya. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pengawasan terhadap industri perbankan yang bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional serta melindungi kepentingan nasabah. Cabutnya izin usaha ini dituangkan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-22/D.03/2026 yang diterbitkan pada 9 Maret 2026.

BPR Koperindo Jaya yang berlokasi di Wisma Techking 2 Lantai G, Jalan AM Sangaji Nomor 24, Petojo Utara, Jakarta Pusat, kini tidak lagi beroperasi secara legal. Sebelumnya, bank ini sudah berada dalam pengawasan ketat dengan status BDP (BPR Dalam Penyehatan) sejak Januari 2025 dan kemudian dinaikkan statusnya menjadi BDR (BPR Dalam Resolusi) pada Januari 2026.

Kronologi Penurunan Kondisi BPR Koperindo Jaya

1. Penetapan Status BDP pada Januari 2025

Pada awal tahun 2025, OJK menetapkan BPR Koperindo Jaya sebagai bank dalam penyehatan. Penetapan ini didasarkan pada kondisi rasio KPMM (Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum) yang berada di bawah ambang batas, bahkan mencatat nilai negatif sebesar 35,49 persen. Selain itu, Tingkat Kesehatan (TKS) bank ini juga dinilai “Tidak Sehat”.

2. Status Naik ke BDR Awal 2026

Tepat setahun setelah status BDP ditetapkan, OJK kembali mengambil langkah tegas. BPR Koperindo Jaya dinyatakan sebagai bank dalam resolusi. Langkah ini diambil karena meskipun sudah diberi waktu dan kesempatan untuk melakukan penyehatan, pengurus dan pemegang saham tidak mampu memperbaiki kondisi permodalan bank sesuai ketentuan dalam POJK Nomor 28 Tahun 2023.

3. Likuidasi dan Pencabutan Izin Usaha

Setelah melalui proses evaluasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maka ditetapkanlah keputusan untuk melakukan likuidasi terhadap BPR Koperindo Jaya. Sebagai tindak lanjutnya, OJK mencabut izin usaha bank tersebut berdasarkan Pasal 19 POJK Nomor 28 Tahun 2023.

Dampak dan Penanganan Pasca-Pencabutan Izin

Penjaminan Dana Nasabah

Meski operasional BPR Koperindo Jaya telah dihentikan, nasabah tidak perlu khawatir kehilangan dananya. LPS akan menjamin seluruh dana simpanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini merupakan bagian dari perlindungan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat agar tetap percaya terhadap sistem perbankan nasional.

Proses Likuidasi

Proses likuidasi akan dilakukan secara transparan dan sistematis oleh LPS. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan seluruh kewajiban bank kepada kreditur serta memastikan distribusi aset yang tersisa dilakukan secara adil.

Rekomendasi untuk Nasabah

Nasabah BPR Koperindo Jaya disarankan untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari OJK dan LPS. Informasi terkait mekanisme klaim dana simpanan akan disampaikan secara terbuka agar masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah.

Perbandingan Status Pengawasan BPR

Berikut adalah ringkasan status pengawasan BPR Koperindo Jaya sebelum pencabutan izin:

Tanggal	Status Pengawasan	Keterangan
22 Januari 2025	BDP (BPR Dalam Penyehatan)	Rasio KPMM negatif dan TKS “Tidak Sehat”
21 Januari 2026	BDR (BPR Dalam Resolusi)	Gagal melakukan penyehatan meski diberi waktu
9 Maret 2026	Pencabutan Izin Usaha	Likuidasi dimulai, LPS mengambil alih

Penyebab Utama Pencabutan Izin

1. Kondisi Permodalan yang Tidak Sehat

Rasio KPMM yang berada di bawah ketentuan menjadi salah satu faktor utama. Nilai negatif sebesar 35,49 persen menunjukkan bahwa modal bank tidak hanya minim, tetapi juga tidak mencukupi untuk menutup risiko operasional.

2. Kegagalan dalam Penyehatan

Meski sudah diberi waktu dan arahan oleh OJK, pengurus dan pemegang saham tidak mampu memperbaiki kondisi bank. Ini menunjukkan kurangnya komitmen atau kapasitas dalam mengelola bank secara profesional.

3. Rekomendasi dari LPS

Setelah mengevaluasi kondisi bank, LPS memutuskan bahwa likuidasi adalah langkah terbaik untuk melindungi kepentingan nasabah dan menyelesaikan kewajiban bank secara teratur.

Apa yang Harus Diketahui Masyarakat?

Perlindungan LPS Tetap Berlaku

Salah satu hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa dana nasabah tetap dilindungi oleh LPS. Jaminan ini berlaku sesuai dengan batas maksimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023.

Informasi Resmi Hanya dari OJK dan LPS

Masyarakat diimbau untuk selalu mengacu pada informasi resmi dari OJK dan LPS. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, terutama yang menyebar melalui media sosial atau pesan pribadi.

Mekanisme Klaim Dana

Untuk nasabah yang ingin mengklaim dana simpanan, LPS akan mengumumkan mekanisme dan jadwal klaim secara terbuka. Pastikan untuk mengikuti pengumuman resmi agar tidak terlewat.

Penutup

Pencabutan izin usaha terhadap PT BPR Koperindo Jaya merupakan langkah tegas dari OJK dalam menjaga stabilitas sistem perbankan. Meski berdampak pada nasabah, langkah ini diambil untuk melindungi kepentingan lebih besar serta mempertahankan integritas sektor keuangan nasional.

Proses selanjutnya akan ditangani oleh LPS dengan transparan dan akuntabel. Nasabah pun tetap memiliki hak atas dana simpanan mereka melalui mekanisme penjaminan yang telah ditetapkan.

Disclaimer: Informasi dalam artikel ini bersumber dari data resmi OJK per 9 Maret 2026. Kondisi dan kebijakan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.