Penerima Bansos Harus Pahami, Desil DTSEN Ditentukan BPS Bukan oleh Pendamping Sosial atau Kepala Desa, Ungkap Mensos Gus Ipul

Masyarakat penerima bansos perlu memahami bagaimana sistem penilaian kesejahteraan mereka bekerja. Salah satu komponen penting dalam proses ini adalah desil DTSEN. Banyak yang masih mengira bahwa pendamping sosial atau kepala desa memiliki peran besar dalam menentukan siapa yang masuk ke desil tertentu. Padahal faktanya, penentuan desil ini dilakukan secara ilmiah dan objektif oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Mensos Gus Ipul secara tegas menyampaikan bahwa BPS-lah yang sepenuhnya bertanggung jawab atas proses perangkingan desil dalam DTSEN. Artinya, tidak ada campur tangan dari pihak manapun, termasuk aparatur desa atau instansi pemerintah lainnya. Metode yang digunakan berbasis statistik dan melibatkan tenaga ahli agar hasilnya akurat dan adil.

Mengenal Lebih Dalam Tentang DTSEN dan Desil

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan basis data resmi yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Data ini menjadi acuan utama dalam menyalurkan berbagai program bantuan sosial, termasuk PKH dan BPNT. DTSEN mencakup informasi detail tentang kondisi ekonomi rumah tangga di seluruh Indonesia.

Desil sendiri adalah pengelompokan tingkat kesejahteraan menjadi sepuluh bagian. Desil 1 hingga 4 biasanya digunakan sebagai indikator keluarga pra sejahtera dan sejahtera I, yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Penentuan desil ini bukan perkiraan semata, tapi hasil dari analisis statistik yang rumit.

1. Pengumpulan Data Awal oleh Aparat Lokal

Sebelum BPS melakukan pengolahan data, aparat desa dan pendamping sosial memiliki peran penting dalam mengumpulkan informasi lapangan. Mereka bertugas mendata kondisi riil warga, seperti jumlah anggota keluarga, penghasilan, kondisi rumah, dan kepemilikan aset.

2. Integrasi Data Lintas Instansi

Setelah data lapangan terkumpul, BPS akan mengintegrasikan dengan berbagai database nasional. Misalnya data kependudukan dari Dukcapil, data pendidikan dari Kemendikbud, hingga data kesehatan dari BPJS. Integrasi ini memastikan bahwa setiap individu tercatat secara lengkap dan tidak terjadi duplikasi.

3. Analisis Statistik oleh BPS

Langkah selanjutnya adalah proses analisis statistik yang dilakukan oleh BPS. Di sinilah metode ilmiah digunakan untuk menentukan skor kesejahteraan setiap keluarga. Skor ini kemudian diurutkan dan dibagi menjadi sepuluh kelompok desil.

4. Penetapan Desil dan Validasi

Setelah desil ditetapkan, hasilnya akan divalidasi ulang untuk memastikan tidak ada kesalahan. Proses ini juga melibatkan mekanisme verifikasi silang agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi aktual di masyarakat.

Peran Masyarakat dalam Pemutakhiran DTSEN

Meski sistem sudah terintegrasi, tidak menutup kemungkinan masih ada warga yang belum terdaftar secara akurat. Untuk itu, partisipasi masyarakat sangat penting dalam memastikan data tetap mutakhir. Presiden Prabowo Subianto menyebut kelompok ini sebagai The Invisible People—warga yang seharusnya mendapat bantuan tapi tidak tercatat.

1. Menyampaikan Informasi Warga yang Terlewat

Masyarakat bisa melaporkan jika ada tetangga atau kerabat yang layak menerima bansos namun belum masuk dalam sistem. Laporan ini bisa disampaikan melalui jalur formal maupun partisipatif.

2. Menggunakan Jalur Formal

Jalur formal memungkinkan pelaporan dilakukan melalui struktur pemerintahan desa. Mulai dari RT/RW hingga operator SIKS-NG. Data yang masuk akan diverifikasi dan diproses sesuai mekanisme resmi.

3. Menggunakan Jalur Partisipatif

Bagi yang lebih nyaman dengan cara digital, pelaporan bisa dilakukan langsung melalui aplikasi, layanan call center, atau WhatsApp. Jalur ini dirancang agar lebih mudah diakses oleh masyarakat umum.

Data DTSEN Saat Ini dan Target Ke Depan

Per Januari 2026, DTSEN telah mencatat sekitar 289 juta individu dan lebih dari 95 juta keluarga di seluruh Indonesia. Angka ini terus bertambah seiring dengan proses pemutakhiran yang dilakukan setiap tiga bulan sekali. Data ini menjadi dasar bagi puluhan kementerian dan lembaga dalam merancang program yang tepat sasaran.

Namun, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengakui bahwa data yang ada belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, BPS terus melakukan pembaruan dan peningkatan akurasi melalui berbagai metode survei dan validasi.

Tabel Rincian Target Pemutakhiran DTSEN 2026

Target Pemutakhiran	Jumlah Individu	Jumlah Keluarga
Semester I	289 juta	95 juta
Semester II	295 juta	98 juta
Target Akhir Tahun	300 juta	100 juta

Catatan: Data bersifat estimasi dan dapat berubah sesuai hasil survei lapangan.

Inpres Nomor 4 Tahun 2025 Sebagai Payung Hukum

Untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam pemutakhiran DTSEN, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Inpres ini menjadi payung hukum yang mendorong semua pihak untuk berkolaborasi tanpa ego sektoral. Tujuannya jelas: data yang dihasilkan harus akurat, terintegrasi, dan bisa diandalkan.

Kesimpulan

Penentuan desil DTSEN bukanlah keputusan yang diambil secara subjektif oleh pendamping sosial atau kepala desa. Semuanya dilakukan oleh BPS dengan metode statistik yang ketat. Masyarakat pun memiliki peran penting dalam menjaga akurasi data melalui partisipasi aktif. Dengan sistem yang transparan dan terintegrasi, diharapkan bantuan sosial bisa tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Disclaimer: Data dan angka dalam artikel ini bersifat estimasi dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai hasil pemutakhiran dan kebijakan pemerintah terkait.