Pernah bertanya-tanya apakah nama sudah terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tahun ini?
Pertanyaan itu wajar mengingat PKH menjadi salah satu bantuan sosial andalan pemerintah yang menyasar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sepanjang 2026. Mulai Januari 2026, Kementerian Sosial (Kemensos) resmi menyalurkan PKH menggunakan basis data baru bernama Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) — menggantikan DTKS yang selama ini dipakai.
Nah, kabar baiknya, pengecekan status PKH kini bisa dilakukan dalam hitungan menit melalui NIK. Berdasarkan informasi resmi Kemensos, tersedia dua cara pengecekan yaitu melalui situs cekbansos.kemensos.go.id dan aplikasi Cek Bansos. Artikel ini akan mengupas tuntas cara cek PKH online, memahami hasil pengecekan, hingga solusi konkret jika NIK ternyata belum terdaftar di DTSEN.
Apa Itu PKH dan Siapa yang Berhak Menerimanya?
Sebelum masuk ke tutorial pengecekan, penting untuk memahami terlebih dahulu apa itu PKH dan siapa saja yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.
Pengertian PKH Menurut Kemensos
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial bersyarat dari Kementerian Sosial yang disalurkan kepada keluarga miskin dengan komponen ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, hingga penyandang disabilitas berat.
Kata kunci di sini adalah “bersyarat” — artinya penerima harus memenuhi kewajiban tertentu agar bantuan terus berjalan. Kewajiban tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan rutin bagi ibu hamil, imunisasi lengkap untuk balita, serta memastikan anak tetap bersekolah.
Penyaluran PKH dilakukan melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, serta PT Pos Indonesia bagi KPM di wilayah tertentu.
Kriteria Penerima PKH 2026
Tidak semua keluarga otomatis mendapatkan PKH. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, seluruh program kerja Kemensos termasuk PKH, BPNT, dan ATENSI kini disalurkan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Berdasarkan regulasi Kemensos, berikut kriteria keluarga yang berhak menerima PKH:
- Keluarga dengan ibu hamil atau nifas
- Keluarga dengan anak usia 0-6 tahun (balita)
- Keluarga dengan anak usia SD/sederajat (6-12 tahun)
- Keluarga dengan anak usia SMP/sederajat (12-15 tahun)
- Keluarga dengan anak usia SMA/sederajat (15-18 tahun)
- Keluarga dengan lansia berusia 60 tahun ke atas
- Keluarga dengan penyandang disabilitas berat
Satu keluarga maksimal bisa menerima bantuan untuk 4 komponen dalam satu Kartu Keluarga. Jadi, misalnya ada keluarga dengan ibu hamil, satu anak SD, dan satu lansia — ketiga komponen tersebut bisa mendapat alokasi bantuan masing-masing.
Cara Cek PKH Online dengan NIK via cekbansos.kemensos.go.id
Pengecekan melalui website resmi Kemensos menjadi cara paling mudah karena tidak perlu mengunduh aplikasi tambahan. Cukup buka browser di HP atau komputer, lalu ikuti langkah-langkah berikut.
Langkah-Langkah Cek Status PKH
- Buka browser dan akses alamat cekbansos.kemensos.go.id
- Pilih wilayah administratif secara bertingkat: Provinsi → Kabupaten/Kota → Kecamatan → Kelurahan/Desa
- Masukkan nama lengkap sesuai yang tertera di KTP
- Ketik kode captcha yang muncul di layar
- Klik tombol “Cari Data”
- Tunggu beberapa detik hingga sistem menampilkan hasil
Tips penting: Pastikan nama yang dimasukkan persis seperti di KTP, termasuk penggunaan huruf besar-kecil dan gelar (jika ada). Kesalahan penulisan sekecil apapun bisa membuat sistem tidak menemukan data.
Tampilan Hasil Pengecekan (Terdaftar vs Tidak Terdaftar)
Setelah klik “Cari Data,” akan muncul salah satu dari dua hasil berikut:
Jika Terdaftar Sebagai KPM:
Sistem akan menampilkan status “YA” dengan keterangan bantuan siap dicairkan melalui bank Himbara atau kantor pos. Informasi yang ditampilkan meliputi:
- Nama penerima
- Jenis bantuan (PKH/BPNT/lainnya)
- Periode pencairan
- Status pencairan (sudah cair atau dalam proses)
Jika Tidak Terdaftar:
Sistem akan menampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan. Ini bisa berarti beberapa hal: NIK belum terdaftar di DTSEN, data kependudukan belum sinkron dengan Dukcapil, atau memang belum memenuhi kriteria penerima.
Cara Cek PKH Lewat HP di Aplikasi Cek Bansos Kemensos
Selain website, Kemensos juga menyediakan aplikasi mobile yang lebih praktis untuk pengecekan berkala. Aplikasi ini tersedia gratis di Play Store maupun App Store.
Download dan Instalasi Aplikasi
- Buka Play Store (Android) atau App Store (iOS)
- Ketik “Cek Bansos Kemensos” di kolom pencarian
- Pilih aplikasi resmi dari Kementerian Sosial RI
- Klik Install/Unduh dan tunggu hingga proses selesai
- Buka aplikasi setelah instalasi berhasil
Pastikan mengunduh aplikasi resmi dari Kemensos. Banyak aplikasi palsu dengan nama mirip yang berpotensi mencuri data pribadi.
Tutorial Cek Status PKH di Aplikasi
Setelah aplikasi terpasang, berikut cara mengecek status PKH:
- Buka aplikasi Cek Bansos
- Jika belum punya akun, lakukan registrasi dengan mengisi NIK, nama, dan data lainnya
- Verifikasi akun melalui nomor HP yang didaftarkan
- Login menggunakan username dan password
- Pilih menu “Cek Bansos” di halaman utama
- Masukkan data sesuai KTP dan klik “Cari”
Untuk akses fitur lengkap seperti usul sanggahan, registrasi akun diperlukan dengan verifikasi data kependudukan.
Kelebihan menggunakan aplikasi: bisa menyimpan riwayat pengecekan, mengajukan usul/sanggahan langsung, dan menerima notifikasi terkait status bantuan.
Penyebab NIK Tidak Terdaftar di DTSEN 2026
Banyak yang panik ketika hasil pengecekan menunjukkan “data tidak ditemukan.” Padahal, ada beberapa alasan mengapa NIK belum muncul di sistem — dan tidak semuanya berarti ditolak permanen.
Data Belum Terupdate di Dukcapil
Salah satu penyebab paling umum adalah ketidaksesuaian data antara Kemensos dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Data kependudukan (NIK dan KK) harus sinkron antara Dukcapil dan sistem Kemensos. Jika ada ketidakcocokan, pencairan otomatis tertunda.
Beberapa kondisi yang sering menyebabkan data tidak sinkron:
- Nama di KTP berbeda dengan data di sistem Kemensos
- Alamat sudah pindah tapi belum diupdate di Dukcapil
- NIK ganda atau terdaftar di lebih dari satu wilayah
- Data belum diinput oleh operator DTSEN di kelurahan
Belum Masuk Kategori Keluarga Layak Bantuan
Berdasarkan kebijakan bansos tahun 2026, rumah tangga yang berada di Desil 1 hingga Desil 4 memiliki peluang terbesar untuk menerima bantuan sosial rutin.
DTSEN merupakan kumpulan data yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) seluruh penduduk Indonesia. Data ini terbagi dalam beberapa kategori, seperti miskin ekstrem, hampir miskin, menengah, dan lainnya.
Jika hasil penilaian desil menunjukkan keluarga berada di kategori menengah ke atas (Desil 5-10), maka kemungkinan besar tidak akan masuk sebagai penerima PKH. Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan desil menggunakan metode Proxy Means Testing (PMT) yang mencakup penilaian jenis dan kondisi rumah, kepemilikan aset, serta fasilitas rumah tangga.
Klarifikasi: NIK Tidak Terdaftar Bukan Berarti Ditolak Selamanya
Ada isu yang beredar bahwa sekali nama tidak muncul di sistem, maka selamanya tidak bisa dapat bantuan. Ini tidak benar.
Sesuai ketentuan Kemensos, DTSEN dapat diupdate per bulan dan dilakukan pembaharuan berkala setiap 3 bulan sekali. Artinya, kondisi ekonomi keluarga yang berubah bisa direfleksikan dalam pemutakhiran data berikutnya.
Pada penyaluran triwulan kedua dan seterusnya tahun 2026, sistem sudah sepenuhnya mengacu pada DTSEN. Jadi masih ada kesempatan untuk mendaftar dan diverifikasi ulang.
Cara Daftar PKH 2026 Jika Belum Terdaftar
Jika setelah dicek ternyata NIK belum terdaftar, jangan khawatir. Ada jalur resmi untuk mengajukan diri sebagai calon penerima PKH.
Syarat Pendaftaran PKH
Sebelum mendaftar, pastikan sudah menyiapkan dokumen-dokumen berikut:
- KTP asli dan fotokopi (semua anggota keluarga dewasa)
- Kartu Keluarga (KK) asli dan fotokopi
- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW
- Foto kondisi rumah (bagian luar dan dalam)
- Bukti pendapatan atau surat keterangan tidak bekerja
- Buku tabungan (jika sudah punya rekening bank Himbara)
- Dokumen pendukung komponen PKH:
- Buku KIA untuk ibu hamil
- Kartu Imunisasi untuk balita
- Kartu pelajar/rapor untuk anak sekolah
- Surat keterangan disabilitas dari puskesmas/RS (jika ada)
Prosedur Pengajuan via Dinsos
Berdasarkan ketentuan Kemensos, proses seleksi penerima bantuan di DTSEN ada 2 jalur, yaitu usulan ke Pemerintah Daerah setempat dan usul sanggah. Kedua proses tersebut akan dilakukan ground check oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebelum dilakukan persetujuan.
Berikut alur pendaftaran resmi PKH:
- Kunjungi Kantor Desa/Kelurahan
- Bawa semua dokumen persyaratan
- Minta formulir pendaftaran usulan DTSEN
- Isi formulir dengan lengkap dan benar
- Verifikasi oleh Petugas Desa
- Petugas akan mengecek kelengkapan dokumen
- Data akan diinput ke sistem DTSEN oleh operator
- Ground Check oleh Pendamping PKH
- Tim pendamping akan melakukan kunjungan lapangan
- Verifikasi kondisi ekonomi dan kebenaran data
- Musyawarah Desa/Kelurahan
- Data yang telah diverifikasi akan dimusyawarahkan melalui Musdes
- Selanjutnya diinput oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
- Dilakukan verifikasi berdasarkan DTSEN untuk menentukan kelayakan
- Penetapan Status
- Jika lolos verifikasi, nama akan masuk ke DTSEN
- Tunggu pengumuman penerima PKH periode berikutnya
Alternatif: Pendaftaran via Aplikasi Cek Bansos
Untuk memudahkan masyarakat, pemerintah juga menyediakan pendaftaran bansos secara online melalui Aplikasi Cek Bansos. Melalui jalur ini, masyarakat dapat mengajukan diri agar masuk ke DTSEN tanpa harus datang langsung ke kantor desa.
Caranya: Buka aplikasi Cek Bansos → Login → Pilih menu “Daftar Usulan” → Isi formulir → Unggah dokumen pendukung → Kirim.
Besaran Bantuan PKH 2026 Per Kategori
Nominal bantuan PKH 2026 bervariasi mulai dari Rp225.000 hingga Rp1.000.000 per tahap pencairan, tergantung pada kategori komponen yang dimiliki oleh masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Berikut rincian nominal bantuan PKH 2026 berdasarkan kategori penerima:
| Kategori Penerima | Bantuan Per Tahap | Total Per Tahun |
|---|---|---|
| Ibu Hamil/Nifas | Rp750.000 | Rp3.000.000 |
| Anak Usia Dini (0-6 tahun) | Rp750.000 | Rp3.000.000 |
| Anak SD/Sederajat | Rp225.000 | Rp900.000 |
| Anak SMP/Sederajat | Rp375.000 | Rp1.500.000 |
| Anak SMA/Sederajat | Rp500.000 | Rp2.000.000 |
| Lansia (60 tahun ke atas) | Rp600.000 | Rp2.400.000 |
| Penyandang Disabilitas Berat | Rp600.000 | Rp2.400.000 |
Nominal di atas berdasarkan skema Peraturan Menteri Sosial dan dapat berubah sesuai kebijakan anggaran negara terbaru.
Jadwal Pencairan PKH 2026
Berdasarkan pola penyaluran resmi Kemensos, PKH dicairkan secara bertahap per triwulan. Berikut jadwal lengkap penyaluran PKH 2026:
| Tahap | Periode Bulan | Estimasi Pencairan |
|---|---|---|
| Tahap 1 | Januari, Februari, Maret 2026 | Minggu ke-3 Januari – Maret |
| Tahap 2 | April, Mei, Juni 2026 | April – Juni |
| Tahap 3 | Juli, Agustus, September 2026 | Juli – September |
| Tahap 4 | Oktober, November, Desember 2026 | Oktober – Desember |
Perlu dicatat, Kemensos tidak mengumumkan tanggal pasti pencairan PKH per bulannya. Penerima diharapkan selalu mengecek jadwal pencairan melalui website resmi Kemensos atau Aplikasi Cek Bansos.
Setiap KPM dapat menerima bansos PKH pada waktu yang berbeda, tergantung jadwal penyaluran di masing-masing daerah.
Waspada Penipuan dan Kontak Layanan Resmi
Menjelang periode pencairan, modus penipuan berkedok bantuan sosial semakin marak. Penting untuk mengenali ciri-ciri penipuan dan hanya menghubungi kontak resmi Kemensos.
Ciri-Ciri Penipuan PKH yang Harus Diwaspadai
Berdasarkan himbauan Kemensos, berikut modus penipuan yang sering terjadi:
- Link pendaftaran palsu yang meminta data pribadi lengkap
- Pesan WhatsApp mengklaim ada bantuan baru dengan syarat transfer biaya administrasi
- Oknum yang menawarkan jasa “percepatan” pencairan dengan imbalan uang
- Akun media sosial palsu mengatasnamakan Kemensos atau Dinsos
Ingat: Semua layanan PKH GRATIS tanpa dipungut biaya apapun. Jika ada pihak yang meminta uang dengan alasan apapun, itu sudah pasti penipuan.
Kontak Resmi Layanan dan Pengaduan PKH
Jika mengalami kendala seputar PKH, berikut saluran resmi yang bisa dihubungi:
| Layanan | Kontak | Keterangan |
|---|---|---|
| Call Center Kemensos | 171 | Layanan 24 jam |
| Hotline Bansos | 1500-799 | Layanan 24 jam |
| Call Center PKH | 1500-299 | Khusus pengaduan PKH |
| Email Kemensos | [email protected] | Pengaduan tertulis |
| SP4N LAPOR | lapor.go.id | Pengaduan online |
| Website Cek Bansos | cekbansos.kemensos.go.id | Cek status & usulan |
| Dinas Sosial Setempat | – | Kunjungi langsung dengan membawa dokumen |
Laporkan oknum penipuan melalui Command Center Kemensos di nomor 171 atau aplikasi SP4N LAPOR.
Tips Sebelum Menghubungi Layanan Pengaduan
Siapkan data berikut agar proses pengaduan lebih cepat:
- NIK dan Nomor Kartu Keluarga
- Nama lengkap sesuai KTP
- Alamat domisili
- Nomor HP aktif
- Screenshot hasil pengecekan (jika ada)
- Kronologi masalah yang dialami
Penutup
Mengecek status PKH 2026 kini semakin mudah dengan akses online melalui cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos resmi dari Kemensos. Bagi yang belum terdaftar di DTSEN, jalur pendaftaran tetap terbuka melalui kantor desa/kelurahan atau fitur usulan di aplikasi.
Informasi besaran bantuan dan jadwal pencairan dalam artikel ini berdasarkan data resmi Kemensos per Januari 2026 dan dapat berubah sesuai kebijakan anggaran negara terbaru. Untuk informasi paling akurat, selalu pantau pengumuman resmi dari Kemensos atau hubungi pendamping PKH di wilayah masing-masing.
Semoga bantuan PKH bisa tersalurkan tepat sasaran dan membantu meringankan beban keluarga yang membutuhkan. Terima kasih sudah membaca, dan semoga rezeki selalu lancar untuk keluarga Indonesia.
FAQ
Untuk pengecekan di website cekbansos.kemensos.go.id, diperlukan nama lengkap sesuai KTP selain pemilihan wilayah. Sementara di aplikasi Cek Bansos, setelah registrasi akun dengan NIK, pengecekan bisa dilakukan lebih mudah karena data sudah tersimpan di sistem.
DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) adalah sistem lama yang digunakan hingga 2024. Mulai 2025, pemerintah menerapkan DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) berdasarkan Inpres No. 4 Tahun 2025. DTSEN lebih komprehensif karena mengintegrasikan data dari Regsosek, P3KE, DTKS, dan Dukcapil dengan pemutakhiran setiap 3 bulan.
Tidak ada jaminan waktu pasti karena tergantung proses verifikasi dan pemutakhiran data DTSEN yang dilakukan setiap 3 bulan. Setelah mengajukan usulan, nama akan melalui tahap verifikasi lapangan, musyawarah desa, dan validasi BPS sebelum ditetapkan sebagai penerima.
Ya, satu keluarga bisa menerima PKH dan BPNT secara bersamaan selama memenuhi kriteria masing-masing program dan terdaftar di DTSEN. Namun untuk beberapa program lain mungkin ada batasan, sebaiknya konsultasikan dengan pendamping PKH atau Dinsos setempat.
Segera hubungi pendamping PKH di wilayah atau datangi Dinas Sosial dengan membawa KTP, KK, dan bukti kepesertaan PKH sebelumnya. Bisa juga melaporkan melalui hotline 1500-799 atau aplikasi Cek Bansos. Penyebab umum bantuan terhenti antara lain: data tidak sinkron, rekening tidak aktif, atau terdeteksi sudah tidak memenuhi kriteria oleh sistem.
Desil adalah peringkat kesejahteraan ekonomi keluarga dalam skala 1-10. Desil 1 adalah kategori paling miskin, sedangkan Desil 10 paling sejahtera. Penerima PKH umumnya berasal dari Desil 1-4. Cara cek desil bisa melalui portal DTSEN atau menu “Cek Status Regsosek” dengan memasukkan NIK kepala keluarga.
Tidak. Seluruh proses pendaftaran, verifikasi, dan pencairan PKH GRATIS tanpa dipungut biaya apapun. Jika ada oknum yang meminta uang dengan alasan apapun (biaya administrasi, percepatan proses, dll), itu sudah pasti penipuan. Laporkan ke hotline 171 atau aplikasi SP4N LAPOR.
Bintang Fatih Wibawa merupakan penulis dan jurnalis yang fokus pada sektor keuangan Indonesia. Bidang keahliannya meliputi industri perbankan, multifinance, pinjaman online, serta program bantuan sosial pemerintah. Bintang berkomitmen menyajikan informasi keuangan yang akurat, faktual, dan bermanfaat bagi pembaca.